Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, S.IP, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, komitmen pemerintah pusat telah menunjukkan keberpihakan yang nyata melalui berbagai Program Strategis Nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) secara berkelanjutan.
Salah satu program prioritas pemerintah adalah menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional dengan dukungan anggaran lebih dari Rp5,5 triliun. Pemerintah mengembangkan kawasan pertanian berskala besar, khususnya di Kabupaten Merauke, melalui penyediaan lahan produktif serta bantuan traktor, alat dan mesin pertanian modern kepada para petani. Program tersebut bertujuan mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga memprioritaskan pembangunan sektor energi melalui pengembangan perkebunan tebu, singkong, dan kelapa sawit sebagai bahan baku bioetanol dan biodiesel. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta karakteristik sosial budaya masyarakat di setiap wilayah Papua. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Di bidang infrastruktur, pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah sakit, renovasi sekolah, pembangunan perumahan layak huni, serta penyelesaian Jalan Trans Papua untuk membuka akses wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Infrastruktur yang semakin baik diyakini akan memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan pengamanan kekayaan negara agar sumber daya alam Papua benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dalam bidang kesejahteraan sosial, pemerintah memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Orang Asli Papua, nelayan, buruh, serta tokoh-tokoh keagamaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan rumah layak huni, serta pendampingan ekonomi berbasis produk unggulan di setiap kabupaten dan kota juga terus diperkuat. Seluruh kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pada pengarahan kepada seluruh kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan Papua melalui swasembada pangan, swasembada energi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan sektor pariwisata. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk membantu setiap kabupaten di Papua agar mampu mencapai kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Max Abner Ohee menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang akan memperkuat masa depan Papua sebagai wilayah yang maju, mandiri, sejahtera, dan menjadi salah satu pilar penting pembangunan Indonesia.
Komitmen pemerintah dalam membangun Papua juga tercermin melalui besarnya alokasi anggaran pembangunan Tahun 2026 yang difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp12,69 triliun, didukung APBD Provinsi Papua sebesar Rp2,03 triliun, serta diperkuat oleh anggaran pertanian Rp3,2 triliun dan proyek infrastruktur Daerah Otonom Baru (DOB) senilai Rp1,17 triliun sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Papua. Max Abner Ohee menilai besarnya dukungan anggaran tersebut merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Alokasi anggaran pembangunan Tahun 2026 diarahkan pada berbagai program strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Di sektor pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana sebesar Rp1,07 triliun untuk membangun sekolah rakyat serta fasilitas pendidikan terpadu di wilayah Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi, sementara di bidang perumahan pemerintah memprioritaskan 23.000 unit rumah di enam provinsi Papua untuk memperoleh program bedah rumah. Pada sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi, pembukaan 250 hektare sawah baru, serta pengadaan alat dan mesin pertanian modern di kawasan Wanam dan berbagai daerah lainnya guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan. ( MAX ABNER OHEE. S.IP )
