Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Max Abner Ohee, S.IP, menyatakan sangat mendukung Berbagai kebijakan Presdien Prabowo di dalam membangun Papua termasuk Proyek Strategis Nasional. Telah terbukti pemerintah memprioritaskan pembangunan Papua melalui program pertanian, infrastruktur, dan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dana lebih dari Rp5,5 triliun untuk menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Dukungan ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
Sektor Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan: Daerah seperti Merauke dikembangkan menjadi pusat pertanian raksasa. Pemerintah membagikan traktor, mesin pertanian, dan alat pengelola lahan kepada petani setempat. Kesejahteraan Sosial: Program perumahan layak dan pembangunan fasilitas pendidikan terus berjalan untuk menjamin hak dasar warga Papua. Pengamanan Kekayaan Negara: Percepatan pembangunan dilakukan bersamaan dengan pengamanan sumber daya alam agar manfaatnya dinikmati oleh rakyat.
Presiden Prabowo Subianto fokus mempercepat pembangunan Papua melalui kemandirian pangan, swasembada energi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan ini dijalankan dengan dukungan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Berikut rincian program utama Presiden Prabowo di Papua:
1. Ketahanan Pangan dan Energi (Swasembada)Kawasan Pangan: Pemerintah menyiapkan lahan untuk perkebunan tebu, singkong, dan kelapa sawit. Tujuannya agar daerah Papua mandiri pangan dan bisa menghasilkan bahan bakar pengganti minyak (etanol dan biodiesel). Kearifan Lokal: Program pertanian disesuaikan dengan budaya dan karakteristik masing-masing wilayah.
2. Infrastruktur dan PerumahanInfrastruktur Dasar: Pembangunan rumah sakit, renovasi sekolah, dan fasilitas publik terus dilanjutkan.Jalan Trans Papua: Proyek ini harus selesai agar wilayah yang terisolasi terbuka dan harga barang kebutuhan menjadi lebih murah.Bantuan Rumah: Pemerintah memberikan bantuan pembangunan ribuan unit rumah layak huni untuk masyarakat Papua.
3. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Perluasan jaminan kesehatan untuk warga asli Papua, nelayan, buruh, hingga tokoh agama (seperti pendeta). Bantuan Langsung Tunai (BLT): Pemberian bantuan dana langsung untuk kelompok masyarakat asli Papua.
Ekonomi Lokal: Pendampingan ekonomi dari hulu ke hilir dengan menetapkan satu produk unggulan di setiap kabupaten/kota.Seluruh kebijakan ini tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat dan daerah.
- Pendidikan: Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan dana sebesar Rp1,07 triliun untuk membangun sekolah rakyat dan fasilitas pendidikan terpadu di wilayah Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi.
- Perumahan: Pemerintah pusat memprioritaskan 23.000 unit rumah di enam provinsi Papua untuk mendapatkan program bedah rumah.
- Pertanian: Dana sebesar Rp3,2 triliun dialokasikan untuk pembangunan irigasi, pembukaan 250 hektare sawah baru, dan pengadaan alat modern di kawasan Wanam serta daerah lainnya. ( Max Abner Ferdinan Ohee, S.IP / Wakil Ketua Majelis Ralyat Papua )
